Bupati Kutim Pastikan Dua PPPK Paruh Waktu Diperpanjang

Kutai Timur — Kebijakan pemerintah pusat terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terutama bagi tenaga yang masuk dalam skema PPPK paruh waktu.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyebut kondisi di daerahnya relatif terbatas karena hanya terdapat dua PPPK yang masuk kategori tersebut.

“Di Kutai Timur, PPPK paruh waktu hanya ada dua orang dan keduanya merupakan guru,” kata Ardiansyah, Sabtu (3/10/2026).

Ardiansyah menjelaskan, secara keseluruhan jumlah PPPK di Kutai Timur mencapai lebih dari 7.000 orang. Jumlah tersebut mencakup PPPK penuh maupun paruh waktu. Namun, untuk kategori paruh waktu, hanya dua orang yang tercatat dan keduanya bekerja sebagai guru.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat mengenai PPPK paruh waktu tidak memberikan dampak besar terhadap jumlah tenaga yang harus disesuaikan di lingkungan Pemkab Kutim. Ia menyebut perpanjangan bagi dua PPPK tersebut juga telah dilakukan.

“Alhamdulillah, dua PPPK paruh waktu itu sudah kita perpanjang,” ujarnya.

Ia mengatakan perpanjangan tersebut dilakukan setelah sebelumnya terdapat kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan tenaga tertentu ke dalam skema PPPK paruh waktu. Ardiansyah menyebut kondisi di Kutai Timur menjadi relatif aman karena jumlah tenaga yang masuk dalam kategori tersebut sangat sedikit.

“Waktu itu ada kebijakan pusat untuk menjadikan mereka PPPK paruh waktu,” tuturnya.

Dengan jumlah lebih dari 7.000 PPPK secara keseluruhan, Ardiansyah menegaskan keberadaan tenaga PPPK menjadi bagian dari kondisi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Sementara itu, untuk PPPK paruh waktu, pemerintah daerah telah mengambil langkah berupa perpanjangan bagi dua tenaga yang disebutnya berada dalam kategori tersebut.

Ia berharap kebijakan terkait status dan keberlanjutan PPPK dapat terus berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengelolaan tenaga PPPK dengan kebijakan yang berlaku.

“Karena hanya ada dua orang, jadi untuk Kutai Timur kondisinya aman,” tutupnya. (YS/ADV)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *