Kutai Timur – Di tengah perubahan peta fiskal tahun 2026, ketika APBD Kutai Timur dipastikan menurun, DPRD mulai mengambil sikap untuk memastikan pembangunan tidak kehilangan arah. Bagi wakil rakyat, situasi ini bukan alasan untuk menghentikan pekerjaan besar, tetapi momentum untuk menata ulang prioritas agar daerah tetap melangkah dengan terukur.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, mengingatkan bahwa pemerintah perlu lebih selektif dalam menyusun daftar proyek tahun jamak. Dari rencana awal sepuluh kegiatan, ia menyarankan agar hanya lima hingga enam yang benar-benar dijalankan.
“Tujuannya agar pelaksanaannya tetap efisien dan realistis menyesuaikan kondisi anggaran daerah,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Sayid menekankan bahwa pengurangan jumlah proyek bukanlah bentuk pelemahan pembangunan. Justru sebaliknya, penyederhanaan dianggap sebagai cara untuk memastikan setiap kegiatan yang dijalankan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Proyek strategis, menurutnya, harus menjadi prioritas utama, terutama yang menyentuh pelayanan dasar dan membuka akses pertumbuhan ekonomi.
Bagi DPRD, menjaga efisiensi berarti memastikan pembangunan tidak berhenti di tengah jalan akibat kekurangan anggaran. Karena itu, proyek multiyears harus benar-benar ditimbang dari sisi manfaat, urgensi, serta kemampuan keuangan daerah untuk menanggungnya hingga rampung.
Ia juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam merancang proyek jangka panjang agar Kutai Timur tidak menanggung beban fiskal tambahan di tahun-tahun berikutnya, terutama saat kondisi pendapatan sedang menurun.
Dalam pandangan legislatif, perampingan bukan sekadar mengurangi daftar pekerjaan, tetapi memastikan Kutai Timur melangkah lebih bijak, mengutamakan kualitas, dan tetap memberikan hasil pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung. Di tengah situasi fiskal yang menantang, ketepatan memilih menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berlanjut, tetapi juga berkelanjutan. (SH/ADV)
