Kutai Timur – Penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur pada tahun 2026 membuat pemerintah harus menata ulang arah pembangunan dengan lebih berhati-hati. Kondisi fiskal yang menyempit menuntut strategi pengelolaan anggaran yang benar-benar selektif agar pelayanan publik tidak terganggu. Di tengah situasi ini, DPRD Kutai Timur menyerukan agar pemerintah daerah menetapkan prioritas secara tegas dan tidak mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang tidak mendesak.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, mengingatkan bahwa sejumlah kegiatan seremonial dan pengadaan yang sifatnya tidak mendesak sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Langkah ini dinilai penting untuk mengamankan anggaran yang masih tersedia dan mengalihkannya ke sektor yang lebih penting bagi masyarakat.
“Kegiatan yang bersifat seremonial atau tidak mendesak seperti pengadaan sepatu, pakaian, maupun kegiatan seremonial yang kurang penting diimbau untuk ditunda terlebih dahulu,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Sayid menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dasar kepada warga. Justru pada masa fiskal yang menurun, pemerintah harus semakin fokus pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas serta akses ekonomi.
Ia menilai bahwa efisiensi bukan sekadar mengurangi anggaran, tetapi kemampuan memilih mana yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Pemotongan anggaran harus dilakukan secara terukur, bukan sekadar mengikuti pola penghematan umum yang justru berpotensi mengorbankan kebutuhan vital masyarakat kecil.
Menurut Sayid, ketegasan dalam menentukan skala prioritas adalah kunci agar Kutai Timur bisa tetap menjaga stabilitas pelayanan publik. Setiap rupiah anggaran, katanya, harus diarahkan pada program yang memberi manfaat nyata, terutama bagi warga yang paling terdampak oleh kondisi ekonomi daerah.
DPRD Kutai Timur berkomitmen mengawal proses ini agar pemerintah tetap konsisten pada prinsip kehati-hatian. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih bijak, ia berharap Kutai Timur tetap mampu melanjutkan program strategis tanpa meninggalkan kebutuhan dasar masyarakat. (SH/ADV)
