Kutai Timur — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto kini telah hadir di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), meskipun program tersebut menyisakan banyak catatan di lapangan.
Beberapa camat melaporkan adanya kendala dalam pengelolaan dapur dan distribusi makanan, termasuk kasus keracunan yang terjadi akibat kurangnya pengawasan.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Aldryansyah menilai bahwa pelibatan masyarakat lokal harus menjadi fondasi utama agar program semacam ini berhasil.
“Yang paling paham kondisi kampung itu ya orang kampung sendiri. Kalau dikelola oleh masyarakat setempat, mereka pasti lebih peduli dan teliti,” ujar Aldryansyah saat diwawancarai.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat lokal bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal tanggung jawab sosial.
“Kalau dapurnya dipegang oleh orang luar yang tidak kenal karakter anak-anak di sana, rawan sekali terjadi kesalahan. Tapi kalau ibu-ibu lokal yang masak, mereka tahu mana makanan yang cocok dan mana yang tidak,” jelasnya.
Aldryansyah menilai, program seperti MBG justru bisa menjadi wadah pemberdayaan ekonomi desa.
“Kita bisa libatkan ibu-ibu PKK atau pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) desa. Jadi selain anak-anak dapat gizi, ekonomi keluarga juga tumbuh,” terangnya.
Ia berharap dinas terkait tidak sekadar mengejar angka pelaksanaan, tapi juga memastikan kualitas dan keberlanjutan program.
“Program ini bagus, tapi jangan berhenti di seremonial. Harus ada sistem pengawasan yang jelas supaya tidak muncul masalah seperti sebelumnya,” tegasnya.
Pembangunan yang berhasil bukan hanya tentang program baru, tapi ketika masyarakat ikut tumbuh bersama di dalamnya. (TS/ADV)
