Kutai Timur – Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyelesaikan proyek-proyek kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) pada 2026 hingga 2028 memunculkan pertanyaan publik mengenai kemampuan teknis maupun keuangan daerah dalam menyelesaikannya tepat waktu.
Pasalnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 merosot secara drastis, yaitu mencapai angka 4,867 triliun. Padahal di tahun sebelumnya mencapai angka 9,89 triliun.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Kutim, Masdari Kidang, memberikan pandangannya.
“Mungkin bisa karena sudah diprogramkan. Makanya bertahap, dari 2026–2027,” ujar Kidang kepada awak media.
Kidang menilai bahwa pemerintah memiliki perencanaan dasar, termasuk menentukan proyek mana yang harus diprioritaskan lebih dulu, baik itu jembatan, jalan, Islamic Center, maupun pelabuhan.
“Yang mana diprioritaskan? Apakah jembatan, jalan? Karena ada juga Islamic Center,” katanya.
Menurutnya, dengan nilai MYC yang besar, pemerintah seharusnya mampu memastikan bahwa proyek-proyek tersebut diselesaikan tepat waktu, selama perencanaan dilakukan secara realistis dan tidak tumpang tindih.
“Saya rasa bisa. Yang penting diprioritaskan,” ucapnya.
Ia juga menyoroti beberapa titik yang sangat mendesak seperti jalan Rantau Pulung yang menghubungkan ke Bengalon dan kondisi sebagian jalan yang rusak berat.
Dirinya menyebut proyek-proyek seperti itu tidak boleh dilewatkan dalam skema jangka panjang.
“Contoh Jalan Rantau Pulung itu sangat hancur. Harus masuk prioritas,” tegasnya.
Di sektor transportasi, ia juga menyinggung pelabuhan Kenyamukan (sisi darat), yang menurutnya sudah masuk dalam daftar pekerjaan pemerintah.
“Pelabuhan Kenyamukan itu ada juga,” tuturnya.
Pria yang lahir di Tepian Langsat itu berharap pemerintah konsisten dengan prioritas yang sudah diusulkan DPRD sehingga target pembangunan 2028 dapat tercapai dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami dukung agar semua jalan. Yang penting pemerataan,” pungkasnya. (TS/ADV)
