Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui DPPPA mengajak seluruh OPD untuk memastikan setiap program pembangunan memasukkan sudut pandang gender. Pesan ini disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 19/11/2025 yang berlangsung di Hotel Royal Victoria.
Kepala DPPPA Kutai Timur, Idham Chalid, menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari fisik proyek, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mampu menjangkau kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak.
Dalam FGD tersebut, OPD diberikan pemahaman tentang Anggaran Responsif Gender (ARG), termasuk cara menganalisis kebutuhan khusus kelompok rentan, menyusun Gender Analysis Pathway (GAP), dan membuat Gender Budget Statement (GBS) agar anggaran yang digunakan benar-benar adil dan berpihak pada semua kelompok masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, OPD diharapkan menyesuaikan program dan anggaran mereka agar manfaat pembangunan tersebar merata ke seluruh warga,” kata Idham.
Selain itu, peserta FGD juga mendapat pembekalan terkait konsep gender budgeting, termasuk teknik untuk mengenali ketimpangan dalam akses, partisipasi, pengendalian, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
“Diskusi ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan pemikiran dan memperkuat kerja sama antar-OPD,” tegas Idham Chalid.
Ia menambahkan bahwa pengarusutamaan gender tidak hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi harus melekat dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah secara konsisten.
DPPPA Kutim memastikan pendampingan berkelanjutan kepada OPD agar Anggaran Responsif Gender (ARG) dapat diterapkan secara efektif, sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok yang selama ini kurang tersentuh.
“FGD ini diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap program harus dirancang inklusif. Upaya ini penting untuk membangun Kutai Timur yang lebih seimbang, manusiawi, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.ADV
