Kutai Timur – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, kembali mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar meningkatkan kehadiran serta konsistensi dalam memberikan pelayanan publik. Ia menilai, sejumlah kendala pembangunan yang terjadi di lapangan disebabkan oleh lambatnya arahan teknis atau ketidakhadiran pejabat berwenang ketika dibutuhkan.
“Kami ingin pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan keputusan cepat. Jika pejabat sedang bertugas di luar daerah, harus ada pihak yang bisa mengambil alih. Jangan sampai pekerjaan terhenti,” ujar Kidang.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa program pembangunan yang sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebenarnya dapat segera berjalan. Namun proses administratif internal membuat pelaksanaannya tertunda, sehingga menimbulkan kesan pemerintah tidak sigap dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ketika warga bertanya kepada kami, mereka berharap jawaban yang jelas. Kalau proses di pemerintah belum bergerak, kami juga kesulitan memberikan kepastian,” jelasnya.
Masdari menekankan bahwa hambatan-hambatan seperti ini seharusnya tidak muncul apabila komunikasi antarlembaga dilakukan secara proaktif. Banyak persoalan yang sebenarnya mudah diselesaikan, namun menjadi besar karena minim koordinasi.
“Kadang sebenarnya mudah diselesaikan, hanya perlu komunikasi yang lebih proaktif,” lanjutnya.
Dengan agenda reses DPRD yang sudah semakin dekat, Kidang menilai pemerintah harus memastikan seluruh informasi dan perkembangan program dapat disampaikan secara jelas dan dapat dipercaya.
“Ini momen penting. Kalau programnya tidak bergerak, warga bisa menganggap pemerintah tidak serius,” ujarnya.
Ia pun menutup dengan pesan agar pemda memperkuat budaya kerja yang cepat, responsif, dan konsisten.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah konsistensi. Mari kita hadirkan itu bersama,” tegasnya. (TS/ADV)
