Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dapat ditingkatkan melalui penguatan tata kelola sumber daya alam (SDA).
Meskipun capaian PAD mengalami peningkatan signifikan, kontribusi sektor ekstraktif dinilai belum sepenuhnya mencerminkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi dalam rangkaian kegiatan Gebyar dan Reward Pajak, yang menjadi ruang evaluasi dan dorongan penguatan penerimaan daerah di tengah kondisi fiskal yang dinamis.
“Selama ini PAD kita masih berada di kisaran Rp200 miliar, padahal potensi Sumber Daya Alam kita sangat besar,” ujarnya pada Kamis (6/11/2025).
Jimmi menjelaskan bahwa peningkatan PAD tahun ini menunjukkan adanya langkah positif dalam pengelolaan pendapatan daerah, namun masih terdapat ruang pembenahan lebih lanjut, terutama pada sektor pertambangan.
“Tahun ini PAD kita sudah mencapai Rp450 miliar, dan ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi,” tandasnya.
Ia menilai bahwa kendala utama bukan terletak pada ketiadaan potensi, melainkan pada sistem pengelolaan dan pendataan produksi yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Pelaporan nilai produksi tambang dan mineral disebut masih memerlukan pembenahan menyeluruh, termasuk verifikasi data, transparansi laporan, dan koordinasi lintas instansi teknis.
Penguatan tata kelola SDA dinilai penting untuk memastikan manfaat ekonomi daerah berjalan seimbang dengan dampak lingkungan dan sosial.
Selain itu, peningkatan PAD perlu diarahkan agar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan layanan dasar, dan pembangunan infrastruktur publik.
DPRD Kutai Timur menyatakan akan mendampingi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah strategis untuk memperbaiki skema pendapatan dari sektor SDA, termasuk koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. (SH/ADV)
