Kutai Timur – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, kembali mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai bahwa dalam situasi kebutuhan publik yang semakin kompleks, pemerintah harus mampu menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan yang jelas dan tepat waktu.
Menurut Kidang, transparansi dan konsistensi dalam menjalankan berbagai program pembangunan menjadi kunci utama untuk mempertahankan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa warga akan memberikan dukungan penuh apabila melihat adanya keseriusan dan kemajuan nyata di lapangan.
“Jika masyarakat melihat pemerintah bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka akan ikut mendukung. Tapi jika tidak ada kemajuan, mereka mulai ragu,” ujar Kidang saat diwawancarai.
Ia juga menyoroti sejumlah program yang hingga kini belum berjalan atau mengalami penundaan. Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan maupun kesalahpahaman di masyarakat.
“Bukan hanya soal pekerjaan fisik yang belum berjalan, tapi bagaimana pemerintah menjelaskan hambatan yang terjadi. Masyarakat berhak mengetahuinya,” tegasnya.
Kidang menambahkan bahwa keterbukaan informasi dapat meredam berbagai persepsi negatif yang sering muncul. Ia mengatakan bahwa DPRD kerap dianggap lambat merespons aspirasi, padahal banyak proses teknis yang sebenarnya berada di luar kewenangan dewan.
“Kami sering dianggap lambat, padahal banyak proses yang sebenarnya di luar kendali DPRD. Kalau penjelasan dari pemerintah jelas, kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” sambungnya.
Sebagai bagian dari Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan, Masdari menekankan perlunya perbaikan tata kelola dan manajemen birokrasi. Menurutnya, para pejabat harus mampu bersikap sigap, mudah dihubungi, serta cepat dalam mengambil keputusan agar roda pemerintahan tidak tersendat hanya karena menunggu satu disposisi.
“Pejabat harus sigap, mudah dihubungi, dan cepat mengambil keputusan. Jangan sampai kegiatan terhenti hanya karena menunggu satu disposisi,” ujarnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada tujuan bersama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kutim.
“Mari kita menjaga kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang nyata. Kritik ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendorong perbaikan,” tutupnya. (TS/ADV)
