Kutai Timur – Hebohnya unggahan media sosial yang menyoroti proyek jalan di Sumatera Utara hanya 200 meter namun menelan biaya Rp3 miliar membuat masyarakat Kutai Timur ikut mempertanyakan standar pembangunan jalan di daerah mereka. Tidak sedikit komentar publik yang berharap Kutim dapat meniru pola pembangunan tersebut, meski tanpa memahami perbedaan teknis di balik setiap proyek infrastruktur.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, merespons dinamika tersebut dengan mengajak masyarakat lebih bijak menilai sebuah proyek jalan. Menurutnya, anggaran pembangunan tidak bisa dilihat hanya dari panjang jalan, tetapi harus dihitung berdasarkan kondisi lapangan, analisis teknis, dan standar konstruksi yang berlaku.
“Biaya jalan sangat bergantung pada kondisi medan, lebar jalan, dan fasilitas tambahan seperti trotoar atau drainase,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).
Jimmi menjelaskan bahwa Kutai Timur memiliki karakter geografis yang jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Banyak wilayah memiliki kontur tanah yang berat, kondisi rawa, hingga akses yang sulit, sehingga mempengaruhi harga material dan biaya pengerjaan. Untuk jalan standar di Kutim, biaya pembangunan rata-rata mencapai sekitar Rp400 juta per 100 meter atau Rp4 miliar per kilometer.
Perbedaan ini, katanya, bukan bentuk pemborosan, tetapi refleksi dari kebutuhan konstruksi yang sesuai dengan kondisi setempat. Kualitas material, ketebalan perkerasan, drainase, dan dukungan fasilitas lain dapat membuat anggaran terlihat besar, padahal keseluruhan struktur diperlukan untuk memastikan jalan bertahan lama dan tidak cepat rusak.
Jimmi juga menekankan pentingnya transparansi data proyek agar masyarakat dapat menilai sebuah pembangunan secara objektif. DPRD, sambungnya, menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap anggaran dipakai secara efisien dan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan.
Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru membandingkan proyek di Kutim dengan daerah lain tanpa memahami konteks teknisnya. Menurut Jimmi, dialog yang sehat dan berbasis data akan membuat pengawasan publik semakin kuat, sekaligus mendorong pembangunan yang berorientasi pada kualitas dan manfaat jangka panjang. (SH/ADV)
