Kutai Timur – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, menyoroti kondisi ketimpangan pembangunan infrastruktur antara pusat dan daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kidang menilai bahwa daerah yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara justru belum menikmati pembangunan yang sepadan dengan kontribusinya.
“Kalau ke daerah lain yang bukan penghasil, jalannya rapi, infrastrukturnya lengkap. Sementara di wilayah kami, jalan rusak masih jadi pemandangan sehari-hari. Padahal Kaltim penyokong besar untuk pendapatan negara,” ujar Kidang kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa situasi ini menjadi semakin berat karena Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah mengalami pengurangan.
“Pendapatan daerah kita sudah menurun, tapi kebutuhan masyarakat tetap meningkat. Pemotongan DBH ini membuat ruang kita semakin sempit,” jelasnya.
Dirinya mengatakan bahwa masyarakat Kutim merasakan langsung dampaknya. Kerusakan jalan di sejumlah kecamatan membuat distribusi barang terganggu, sementara akses menuju fasilitas umum menjadi lebih sulit.
“Kalau infrastruktur dasar saja belum merata, bagaimana masyarakat bisa menikmati pelayanan yang maksimal?” ucapnya.
Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya melihat dari sisi penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan kebutuhan daerah penghasil.
“Kaltim bukan hanya berkontribusi, tapi menopang. Rasanya wajar kalau masyarakat bertanya, kenapa pembangunan tidak berbanding lurus dengan kontribusi tersebut,” katanya.
Pria yang tergabung dalam Partai Demokrat itu mengajak pemerintah daerah (pemda) memperkuat komunikasi dengan kementerian terkait agar kebutuhan infrastruktur Kaltim tidak lagi terabaikan.
“Kami ingin pemerintah pusat mendengar. Daerah penghasil perlu perhatian khusus, bukan pemangkasan,” pungkasnya. (TS/ADV)
