Kutai Timur – Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir dan pedalaman Kutai Timur masih menjadi tantangan besar yang perlu ditangani secara bertahap.
Daerah Pemilihan 5 yang mencakup beberapa kecamatan seperti Sandaran, Karangan, dan Sangkulirang menjadi salah satu kawasan dengan kebutuhan paling mendesak.
Bahkan di salah satu kecamatan, diisukan memiliki banyak permasalahan sosial, seperti mahalnya biaya di wilayah tersebut karena tidak ada akses yang memadai hingga harus melewati jalur air yang dikelola swasta.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur Aldriansyah menegaskan bahwa ada empat persoalan utama yang terus menjadi perhatian pemerintah daerah dan sudah dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD sebagai prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.
“Untuk Dapil 5 ada empat masalah utama air bersih listrik sinyal dan jalan,” ujar Aldriansyah.
Ia menjelaskan bahwa keempat isu tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus diselesaikan secara terencana agar dampak pembangunan dapat dirasakan merata oleh seluruh warga di daerah terpencil maupun pesisir.
“Semuanya sudah dimasukkan ke RPJMD sebagai prioritas pembangunan lima tahun,” jelasnya.
Aldriansyah menambahkan bahwa penyelesaian setiap persoalan tidak bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran dan kondisi geografis wilayah yang cukup menantang sehingga diperlukan skema kerja bertahap yang realistis.
“Tapi tentu penyelesaiannya bertahap tidak bisa sekaligus,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menjaga komitmen terhadap RPJMD yang telah disusun agar hasil pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Dapil 5 dan memperkuat kesejahteraan warga Kutai Timur secara keseluruhan. (SH/ADV)
