Kutai Timur — Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sangkulirang kembali mencuat dan menjadi pembahasan hangat di Kutai Timur. Wilayah pesisir timur ini sejak lama dianggap memiliki kapasitas ekonomi, sumber daya alam, serta perangkat administrasi yang memadai untuk berdiri sebagai daerah mandiri. Namun, seluruh rencana tersebut hingga kini masih terhenti akibat adanya moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat, yang membuat proses pembentukan DOB belum bisa dilanjutkan.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Aldryansyah, menegaskan bahwa gagasan pemekaran Sangkulirang bukanlah isu baru. Menurutnya, persiapan teknis dan administratif sebenarnya sudah rampung sejak lama.
“Sebenarnya dari sisi kesiapan daerah, sudah cukup lengkap. Secara administratif dan potensi fiskal, Sangkulirang sudah layak. Tapi semua tergantung keputusan pusat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Bupati Kutim dan Ketua DPRD sudah memberikan dukungan penuh atas usulan DOB tersebut. Tim teknis juga telah menyusun dokumen kajian, termasuk peta pembagian wilayah jika Sangkulirang resmi menjadi daerah otonom.
“Kalau moratorium dicabut, Sangkulirang bisa langsung jalan. Semua sudah siap, tinggal menunggu izin dari atas,” sambungnya.
Secara geografis, Sangkulirang memiliki posisi strategis sebagai pintu penghubung logistik antara kawasan pesisir dan daratan. Di wilayah ini juga terdapat rumah sakit, pelabuhan, serta potensi kelautan yang besar. Namun demikian, pemerataan infrastruktur masih menjadi kendala utama yang perlu ditangani.
Bagi Aldryansyah, tujuan pemekaran bukan hanya membentuk wilayah administratif baru, tetapi memperpendek jarak pelayanan publik bagi masyarakat.
“Selama satu pemerintah kabupaten harus mengatur wilayah seluas ini, pasti ada yang tertinggal. DOB bisa jadi solusi, asal bukan karena kepentingan politik,” tegasnya.
Meski Sangkulirang belum dapat berdiri sebagai daerah mandiri, keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan lebih cepat dan pembangunan yang lebih merata telah lama terbentuk. Semangat mereka menjadi bukti bahwa cita-cita pemekaran ini lahir dari kebutuhan dasar, bukan sekadar keinginan sesaat. (TS/ADV)
