Kutai Timur — Pemerintah Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) menegaskan bahwa mereka tengah memprioritaskan dua hal utama: memperluas akses internet hingga ke desa-desa terpencil serta memperkuat keamanan digital guna menekan peredaran hoaks.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, mengungkapkan bahwa jaringan internet dasar kini sudah tersedia di seluruh kantor pemerintahan desa.
“Untuk 139 desa dan dua kelurahan, seluruhnya sudah memiliki jaringan internet di kantor desa. Ini bertujuan memperlancar administrasi pemerintahan,” tegasnya usai membuka Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) XLI di Hotel Royal Victoria, Selasa (18/11/2025). Ia menambahkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah telah terhubung, tantangan masih ditemui di area blank spot karena luasnya wilayah Kutim.
Ronny menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pemetaan untuk mengetahui desa mana yang bisa dilayani oleh provider swasta dan mana yang membutuhkan dukungan pemerintah secara bertahap, selaras dengan program “Gratispol” dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Selain memperkuat infrastruktur, Diskominfo Kutim juga berencana membentuk Patroli Siber sebagai upaya menghadapi maraknya penyebaran disinformasi.
Ronny menyebut bahwa langkah awal yang dilakukan Diskominfo adalah mempererat koordinasi dengan para jurnalis melalui PWI Kutim. Ia menjelaskan bahwa munculnya hoaks sangat dipengaruhi cara masyarakat menerima informasi, tetapi pihaknya tetap menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang ada.
Di sisi lain, Diskominfo juga tengah mempercepat pemasangan kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik penting—mulai dari kantor camat, kantor desa, hingga lokasi yang memiliki potensi kerawanan keamanan. Saat ini, proses pemasangannya telah mencapai sekitar 50–60 persen.
Ronny menegaskan bahwa kehadiran CCTV bukan dimaksudkan untuk mengintai, melainkan untuk memastikan aktivitas administrasi di lingkungan perkantoran dapat terpantau dengan baik.
Seluruh langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pemerintahan digital, meningkatkan rasa aman masyarakat, sekaligus menekan peredaran informasi palsu di wilayah Kutai Timur.
