Kutai Timur – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur antara pusat dan daerah, khususnya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), yang selama ini menjadi penyumbang besar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Menurutnya, situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kesenjangan pembangunan antardaerah.
“Kalau kami lihat, banyak daerah di pusat infrastruktur jalannya sudah mulus dan berkembang. Sementara di wilayah kami, jalan-jalan utama seperti nasional justru semakin rusak. Padahal Kaltim termasuk pemasok terbesar bagi pendapatan negara,” ujar Masdari kepada awak media.
Kidang menilai kondisi ini ironis karena di saat daerah penghasil seperti Kutim membutuhkan percepatan pembangunan, Dana Bagi Hasil (DBH) justru mengalami penurunan.
“Pendapatan kami dipangkas, sementara beban pembangunan di daerah tetap besar. Ini yang harus dipikirkan bersama,” sambungnya.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat merasakan langsung ketimpangan ini karena kerusakan jalan berdampak pada ekonomi harian, distribusi barang, hingga mobilitas warga.
“Warga kami melewati jalan yang rusak setiap hari. Sementara daerah lain yang bukan penghasil justru merasakan manfaat lebih besar,” katanya.
Menurutnya, daerah penghasil seharusnya mendapat prioritas alokasi karena kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) tidak dapat dipungkiri.
“Kaltim adalah motor ekonomi nasional. Wajar kalau daerah penghasil juga ingin merasakan manfaat dari kekayaannya sendiri,” ucapnya.
Dirinya menekankan pentingnya pemerintah pusat melihat masalah ini dengan lebih proporsional dan berkeadilan. Ia mendorong agar pemerintah daerah memperkuat komunikasi dan argumentasi ke pusat mengenai kebutuhan infrastruktur Kaltim yang semakin mendesak.
“Ini bukan soal kepentingan satu daerah, tapi soal pemerataan pembangunan. Kalau daerah penghasil terus ditunda, dampaknya akan dirasakan seluruh lini,” jelasnya.
Pria kelahiran 1959 itu mengajak agar pemerintah pusat dan daerah duduk bersama menyusun skema pembiayaan yang lebih adil.
“Kalau pendapatan negara banyak berasal dari daerah kita, sudah selayaknya Kaltim juga menikmati pembangunan yang layak. Ketimpangan ini harus kita perbaiki bersama,” pungkasnya. (TS/ADV)
