Kutai Timur – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Kutai Timur menegaskan pentingnya memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja sektor informal, yang kerap menghadapi risiko ekonomi tinggi karena ketidakpastian penghasilan. Menurut Kepala Disnaker Kutim, Roma Malau, salah satu langkah awal yang krusial adalah memiliki data pekerja rentan yang akurat dan valid. Data ini menjadi fondasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial dan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Data pekerja rentan harus valid agar setiap bantuan yang diberikan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegas Roma. Dalam kategori pekerja rentan, tidak hanya termasuk ojek online, tetapi juga nelayan mandiri, petani, dan buruh lepas yang bekerja secara mandiri dan tidak memiliki gaji tetap setiap bulan.
Proses pendataan dilakukan secara menyeluruh, melibatkan verifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta kolaborasi aktif dengan perangkat desa dan RT setempat. Semua data harus dilengkapi dengan surat keterangan resmi agar keabsahan informasi terjamin. Dengan pendataan yang tepat, Disnaker dapat menyalurkan berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari asuransi hingga bantuan sosial, secara lebih efektif dan efisien.
Roma menekankan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, termasuk pembaruan data secara berkala, sehingga perlindungan sosial tetap relevan dan tepat sasaran. “Target kita adalah semua pekerja, baik formal maupun informal, memiliki akses terhadap hak dan perlindungan yang memadai,” ujarnya.
Melalui program ini, pemerintah Kutai Timur berharap tidak hanya dapat menekan kerentanan ekonomi pekerja, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan, stabilitas sosial, dan daya tahan masyarakat secara menyeluruh. Program perlindungan sosial ini menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun Kutai Timur yang lebih inklusif dan berkeadilan. ADV
