Pembangunan Strategis Kutim: Antara Janji Infrastruktur dan Realitas di Lapangan
Kutai Timur — Janji pembangunan infrastruktur besar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini berada di persimpangan, yaitu antara ambisi mempercepat pertumbuhan dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
Proyek besar seperti pelabuhan, bandara, hingga perpanjangan runway Tanjung Bara terus digaungkan Pemerintah Daerah. Namun di balik itu, muncul peringatan agar langkah ini tidak tergesa tanpa perencanaan matang.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Aldriansyah menegaskan bahwa setiap proyek besar seharusnya diawali dengan kajian mendalam dan pembahasan bersama legislatif, khususnya jika menggunakan skema Multi Year Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak.
“Kami harus benar-benar paham proyek apa yang ingin dimasukkan ke skema MYC. Jangan semua proyek besar langsung digabung tanpa dasar yang kuat,” ujar Aldryansyah saat diwawancarai.
Ia menjelaskan, skema MYC sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, sistem ini memberi kepastian bagi proyek besar seperti pelabuhan Kenyamukan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) untuk dikerjakan secara berkelanjutan.
Namun di sisi lain, apabila tanpa adanya pengawasan yang ketat, proyek bisa terhenti di tengah jalan dan membebani anggaran tahun berikutnya.
“MYC ini ibarat pengunci anggaran. Sekalipun ada pemangkasan, proyek harus tetap dibiayai. Itu sebabnya harus dikaji matang. Kalau memang proyek besar seperti pelabuhan, jembatan, atau bandara, silakan. Tapi kalau jalan biasa, mungkin cukup dianggarkan tahunan,” terangnya.
Menurutnya, pelabuhan dan bandara memang menjadi kebutuhan mendesak bagi Kutim. Dengan dua fasilitas itu, biaya logistik bisa ditekan, harga bahan pokok menurun, dan investasi menjadi lebih terbuka.
Ia pun mendukung penuh rencana perpanjangan Bandara Tanjung Bara agar bisa digunakan untuk penerbangan umum.
“Kalau bandara dibuka untuk umum, dampaknya luar biasa. Mobilitas orang dan barang meningkat, ekonomi lokal juga hidup,” tuturnya.
Alryansyah menyebut, Komisi C terus mengawal setiap proyek agar benar-benar sesuai rencana dan tidak berhenti di tengah jalan seperti beberapa proyek masa lalu. Ia menegaskan, infrastruktur besar memang penting, tapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan desa, air bersih, dan listrik.
“Jangan sampai kita sibuk membangun yang megah tapi lupa dengan kebutuhan yang paling sederhana. Karena ujungnya, pembangunan itu untuk masyarakat, bukan angka di laporan,” ucapnya tegas. (TS/ADV)
