Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menghadapi tantangan fiskal akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah.
Tak hanya Kutai Timur, beberapa daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) juga merasakan hal yang sama atas penurunan DBH tersebut.
Penurunan ini berpengaruh pada kemampuan pembiayaan sejumlah kebutuhan belanja daerah yang bersifat rutin maupun pelayanan publik.
Banyak penghematan yang dilakukan. Penyesuaian terhadap belanja daerah terus disesuaikan. Pemangkasan anggaran di beberapa sektor digencarkan, demi keberlangsungan sektor vital daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmi pada kegiatan Gebyar dan Reward Pajak yang digelar sebagai upaya mendorong penguatan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Penurunan Dana Bagi Hasil kita turun menjadi sekitar Rp1,2 triliun dan ini cukup berpengaruh terhadap keuangan daerah, terutama terkait belanja pegawai, belanja operasional, dan pelayanan publik,” ujarnya pada Kamis (6/11/2025).
Ia menambahkan bahwa penyesuaian anggaran juga kemungkinan berdampak pada pemberian insentif bagi ASN di daerah.
“Penurunan insentif juga mungkin akan terjadi. Mudah-mudahan meskipun insentif turun, ASN tetap memiliki semangat bekerja dengan niat yang tulus,” tandasnya.
Jimmi mendorong pemerintah daerah untuk mengantisipasi penurunan DBH melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk penguatan sistem pendataan, penagihan, serta perluasan basis wajib pajak.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga dinilai penting untuk memastikan alokasi anggaran strategis dapat tetap dipertahankan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Jimmi menyampaikan bahwa komitmen dan integritas ASN tetap menjadi kunci dalam menjaga kualitas layanan publik, meskipun terdapat penyesuaian belanja.
Semangat pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas di tengah dinamika fiskal. (SH/ADV)
