Kutai Timur — Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah, menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjelang tutup tahun. Ia mengingatkan agar seluruh proyek fisik tidak dikerjakan terburu-buru hanya demi mengejar penyerapan dana tanpa memperhatikan kualitas hasil.
“Kami tidak ingin ada proyek dikerjakan asal-asalan karena waktu sudah mepet. Lebih baik sedikit tapi selesai dengan baik,” ucap Ardiansyah saat diwawancarai.
Menurutnya, prinsip kehati-hatian harus dikedepankan, sebab pembangunan infrastruktur yang dilakukan menjelang akhir tahun sangat rawan terhadap kesalahan teknis.
Ardiansyah mencontohkan, pekerjaan jalan dan drainase kerap terburu-buru dilakukan tanpa memperhitungkan kondisi cuaca.
“Sekarang sudah musim hujan. Kalau pekerjaan tidak diawasi, bisa rusak sebelum dipakai,” ujarnya.
Ia menyebut, Komisi C telah menjadwalkan inspeksi lapangan (sidak) untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai standar.
“Kami turun langsung bersama instansi terkait agar tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan sampai laporan di meja berbeda dengan kenyataan,” tuturnya.
Dirinya juga menyoroti kebiasaan sejumlah kontraktor yang hanya fokus pada target waktu tanpa memperhatikan mutu pekerjaan.
“Kami tidak mau pengawasan DPRD sekadar formalitas. Kalau ada penyimpangan, akan kita sampaikan langsung ke dinas terkait,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta para pelaksana proyek agar transparan dalam pelaporan dan terbuka terhadap evaluasi publik.
“Setiap pekerjaan yang menggunakan uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat kecewa karena hasilnya tidak sesuai,” jelasnya.
Menurutnya, Komisi C akan memastikan agar setiap kegiatan pembangunan tetap berjalan meski waktu terbatas.
“Kami lebih memilih kualitas dibanding kuantitas. Percuma banyak proyek tapi tidak bisa dinikmati masyarakat,” katanya.
Pria yang tergabung pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, pengawasan ketat di penghujung tahun ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah daerah.
“Kami ingin hasil pembangunan bisa jadi kebanggaan bersama, bukan justru menambah daftar masalah baru,” pungkasnya. (TS/ADV)
