Kutai Timur – Persoalan air bersih menjadi salah satu catatan terberat Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Anggota Komisi B DPRD Kutim, Akbar Tanjung, menegaskan bahwa pelayanan air bersih harus menjadi prioritas, bukan sekadar program pendukung pembangunan.
Akbar mengungkapkan bahwa banyak desa masih bergantung pada sumber air tradisional dan belum tersentuh jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“ini menjadi catatan bagi kami, jadi akan kami suarakn terus. Kalau bisa fokusnya saya itu di air bersih saja,” kata Akbar kepada awak media.
Akbar mengaku belum menerima data lengkap dari PDAM terkait cakupan layanan.
“Saya belum mendatanginya, saya belum dapat data konkretnya,” jelasnya.
Namun ia menegaskan bahwa kondisi air bersih saat ini belum ideal, sehingga Komisi B mendorong pemerintah mempercepat perbaikan.
Menurutnya, layanan dasar seperti energi dan air bersih adalah fondasi pembangunan berkelanjutan.
Tanpa itu, sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sulit berkembang.
“Kami bicara yang dasar dulu,” ujarnya.
DPRD mendorong agar pemerintah menyusun strategi menyeluruh, termasuk pembiayaan, revitalisasi jaringan, dan pembangunan instalasi baru.
Dirinya menilai banyak desa yang seharusnya sudah menikmati air bersih, tetapi masih bergantung pada sumur atau sungai.
Ia juga menyinggung perlunya koordinasi antara pemerintah dan PDAM agar masyarakat tidak terus menunggu.
Meski Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan, dirinya berharap air bersih tetap masuk skala prioritas.
“Ya harus proporsional,” tuturnya.
Pria yang tergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun meminta masyarakat untuk terus menyampaikan keluhan agar DPRD memiliki data lapangan yang kuat dalam proses pengawasan. (TS/ADV)
