Kutai Timur — Di tengah beragam program besar yang digerakkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), satu prinsip yang selalu ditegaskan oleh Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kunci keberhasilan penanganan stunting bukan sekadar siapa yang bekerja paling cepat atau paling banyak, tetapi siapa yang bersedia bekerja bersama, bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama.
“Kalau setiap lembaga berjalan sendiri-sendiri, hasilnya terbatas. Tapi kalau semua bergerak serentak, koordinasi terbangun, maka hasilnya luar biasa,” ujarnya kepada awak media. Dengan prinsip tersebut, DPPKB Kutim mampu menyatukan peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dunia usaha, hingga lembaga pendidikan dalam satu koordinasi terpadu.
Junaidi menekankan bahwa keberhasilan program Cap Jempol Stop Stunting tidak hanya diukur dari penurunan angka statistik, tetapi dari perubahan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menyiapkan keluarga sehat. “Masyarakat kini memahami bahwa menyiapkan keluarga sehat adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, kerja kolaboratif ini merupakan bentuk modern dari semangat gotong royong yang menjadi warisan budaya bangsa. “Program yang baik adalah yang menghidupkan kebersamaan, bukan hanya aktivitas teknis,” tegasnya.
Di bawah arahannya, DPPKB Kutim tidak lagi sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi berkembang sebagai pusat kolaborasi sosial. Pendekatan ini memperkuat harapan masyarakat, membangun kesadaran kolektif, dan mendorong Kutim bergerak menuju masa depan yang lebih sehat, manusiawi, dan penuh solidaritas, di mana setiap langkah nyata merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pembangunan daerah. ADV
