Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai merancang skema pembagian anggaran jangka menengah untuk dua periode besar, yakni 2026–2027 dan 2028–2029. Kebijakan ini disusun agar pelaksanaan pembangunan lebih terukur sekaligus mencegah rendahnya tingkat serapan anggaran, terutama pada proyek-proyek bernilai besar.
Anggota Komisi B DPRD Kutim, David Rante, menjelaskan bahwa pembagian anggaran tersebut menyesuaikan kemampuan eksekusi pemerintah daerah, termasuk kesiapan teknis, administrasi, hingga kemungkinan keterlambatan proses tender.
Untuk tahap pertama, pemerintah menyiapkan total anggaran sekitar Rp1,08 triliun. Rinciannya, pada tahun 2026 dialokasikan Rp383,9 miliar, sementara pada tahun 2027 anggarannya meningkat menjadi Rp697,5 miliar. Kedua tahun ini dianggap krusial karena menjadi fondasi awal dari rangkaian program pembangunan jangka panjang.
Sementara itu, tahap kedua mencakup tahun 2028–2029 dan diperuntukkan bagi program-program yang belum siap secara teknis maupun administratif pada tahap awal. “Berarti tahap keduanya itu 2028–2029 nanti,” ujar David saat diwawancarai.
Menurutnya, salah satu alasan utama pembagian ini adalah mempertimbangkan lamanya proses lelang pekerjaan. Jika tender berlangsung terlalu panjang, maka dipastikan serapan anggaran akan rendah dan proyek tidak bisa dimulai sesuai rencana. “Kalau proses tendernya akan lama, jadi serapannya pasti rendah,” tegasnya.
David menyampaikan bahwa tahun 2026 memang tidak membutuhkan anggaran besar karena sebagian besar kegiatan akan fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, kajian teknis, dan persiapan administrasi. Ia berharap puncak aktivitas fisik terjadi pada tahun 2027 ketika seluruh persyaratan teknis telah terpenuhi.
Selain itu, ia menyoroti bahwa pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta menjadi komponen anggaran terbesar dalam dua tahun awal tersebut. “Yang paling besar ini kan yang Pelabuhan Kenyamukan Sangatta,” ujarnya.
Walaupun terdapat tantangan terkait waktu dan kesiapan program, David yakin bahwa dengan perencanaan matang, pembangunan tetap dapat berlangsung efektif. Politisi dari Fraksi Gerakan Keadilan Sejahtera (GAP) itu menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan anggaran agar pembangunan tidak hanya cepat dikerjakan, tetapi juga tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (TS/ADV)
