Kutai Timur – Wacana pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini menjadi salah satu program prioritas di sektor pendidikan kembali mendapat sorotan, terutama terkait efektivitas dan kesiapan pelaksanaannya di lapangan. Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Akhmad Sulaeman, menilai bahwa konsep program tersebut belum sepenuhnya matang karena masih bergantung pada akurasi data kemiskinan ekstrem, sementara data yang ada hingga kini belum sinkron.
Menurut Sulaeman, program Sekolah Rakyat memang ditujukan bagi masyarakat miskin, namun penentuan kategori penerima manfaat tidak mudah dilakukan.
“Sekolah rakyat ini kita masih abu-abu juga,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa syarat kemiskinan ekstrem menjadi tantangan besar karena penentuan datanya sangat sensitif. “Agak susah juga menemukannya nanti,” tambahnya.
Ia mengungkapkan bahwa data antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim dan Dinas Sosial (Dinsos) Kutim masih berbeda-beda, sehingga belum ada acuan tunggal yang benar-benar dapat dijadikan dasar dalam memilih penerima program. Ketidaksinkronan data ini, menurutnya, berisiko membuat Sekolah Rakyat salah sasaran.
Sulaeman juga mengingatkan adanya potensi manipulasi data oleh warga yang sebenarnya tidak tergolong miskin ekstrem, namun ingin mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik melalui program tersebut.
“Anak-anak orang yang tidak dibatasi itu bisa saja ada keinginan akhirnya terjadi manipulasi data,” jelasnya.
Meski demikian, politisi dari Partai Demokrat tersebut tetap mengapresiasi niat baik pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa program baru wajar memiliki tantangan awal, sehingga bukan alasan untuk menghentikannya.
“Apapun itu kita sambut dulu. Setelah itu kita pasti ada penyesuaian,” katanya.
Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, ia berharap pemerintah memperkuat koordinasi antarinstansi serta melakukan verifikasi data yang benar-benar akurat. “Harus betul memang ada verifikasi data yang betul-betul,” tutupnya. (TS/ADV)
