Kutai Timur – Upaya penanganan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) semakin diperkuat melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim menegaskan bahwa persoalan stunting hanya dapat diatasi apabila seluruh sektor bergerak bersama.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menilai bahwa stunting merupakan persoalan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi, bukan sekadar isu gizi.
“Masalah stunting tidak bisa diselesaikan satu dinas. Harus kolaborasi semua pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, Perkim, Pendidikan, hingga PDAM,” ujarnya kepada awak media.
Dalam implementasinya, setiap OPD menangani kebutuhan sesuai bidang masing-masing. Misalnya, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) mengurus keluarga yang membutuhkan rehabilitasi rumah, sementara PDAM Tirta Tuah Benua bergerak untuk memastikan pasokan air bersih.
Di sisi lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja keluarga berisiko stunting, sehingga aspek ekonomi mereka ikut terbantu.
“Kalau semua bergerak sesuai bidangnya, maka hasilnya akan cepat terlihat,” kata Junaidi.
Kerja sama ini juga melibatkan Baznas, lembaga pendidikan, serta perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Seluruh intervensi tersebut mengacu pada data Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting (SIGELC) yang dikembangkan DPPKB sebagai dasar penetapan prioritas bantuan.
“Menurutnya, upaya menangani stunting sangat bergantung pada tiga hal, yakni data yang akurat, langkah tindakan yang tepat, dan rasa empati terhadap masyarakat. Jika ketiga unsur ini dijalankan secara bersamaan dan konsisten, keberhasilan dalam menurunkan stunting hanyalah tinggal menunggu waktu.”
Dengan penguatan koordinasi ini, Kutim tidak hanya mengejar penurunan angka stunting, tetapi membangun pendekatan menyeluruh yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama.ADV
