Kutai Timur – Penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur untuk tahun 2026 tidak hanya menjadi kabar angka, tetapi sinyal awal bahwa daerah harus bergerak lebih adaptif dan visioner. Dari sebelumnya lebih dari Rp9 triliun, kini kemampuan fiskal daerah menyusut menjadi Rp4,86 triliun.
Situasi ini menjadi ujian bagi ketangguhan perencanaan pembangunan di Kutim yang selama ini bertumpu pada skala anggaran besar.
Di tengah perubahan tersebut, DPRD Kutai Timur mengambil posisi untuk tidak sekadar menyesuaikan diri, tetapi juga menyiapkan strategi baru agar roda pembangunan tetap bergerak.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menyebut bahwa kondisi ini menuntut daerah untuk membuka ruang inovasi dalam penyusunan program.
“Apa yang disampaikan pemerintah menjadi hal baru yang harus diantisipasi dengan strategi khusus menghadapi turunnya APBD Kutai Timur tahun 2026,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Menurut Pandi, turunnya anggaran bukan alasan untuk memperlambat pembangunan. Justru, DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) akan mulai merumuskan langkah-langkah strategis yang menyesuaikan kondisi fiskal, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Penguatan komunikasi lintas sektor menjadi salah satu langkah yang akan dipertegas.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan di Kutai Timur tetap berjalan dan tidak terhambat, terutama untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai bahwa momentum ini dapat menjadi titik perubahan bagi Kutai Timur untuk mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga sektor swasta, termasuk BUMN dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim.
Pendekatan kolaboratif diyakini dapat membuka peluang pendanaan alternatif maupun kerja sama berbasis kebutuhan masyarakat.
Pandi juga menekankan bahwa strategi baru harus mampu menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang.
Dengan perencanaan yang matang, Kutai Timur tidak hanya bertahan di tengah penurunan APBD, tetapi juga mampu menciptakan model pembangunan yang lebih efisien, inklusif, dan berorientasi masa depan.
Melalui kolaborasi dan ketegasan dalam menentukan prioritas, DPRD berharap Kutim tetap mampu melangkah maju tanpa kehilangan arah pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (SH/ADV)
