Kutai Timur –Ketua Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh proyek pembangunan yang mulai dijalankan setelah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) resmi diterbitkan. Ia menyampaikan bahwa dokumen anggaran tersebut akan keluar pada hari Jumat, sehingga DPRD harus langsung bergerak cepat mengingat waktu pelaksanaan yang tersisa hanya sekitar dua bulan.
“Hari Jumat ini DPA keluar. Jadi kami harus langsung bergerak. Waktu tinggal dua bulan, jadi harus cepat,” ujarnya.
Ardiansyah juga menepis anggapan bahwa keterlambatan ini sepenuhnya merupakan kesalahan pemerintah daerah. Menurutnya, proses evaluasi dari pemerintah provinsi baru selesai, sehingga pembahasan anggaran di tingkat kabupaten pun ikut terdorong ke belakang.
“Evaluasi dari provinsi baru turun, makanya kita baru bisa bahas sekarang,” jelasnya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa mepetnya waktu pelaksanaan tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pekerjaan. Ia menuntut agar seluruh instansi teknis tetap menjaga standar mutu pembangunan.
“Kami sebagai dewan wajib turun bersama instansi terkait. Jangan sampai karena mau cepat, pekerjaan jadi asal-asalan,” tegasnya.
Untuk memastikan pekerjaan dapat berjalan tepat waktu, Komisi C mendorong penggunaan mekanisme pengadaan langsung (PL) serta pemanfaatan katalog elektronik, khususnya untuk pekerjaan berskala kecil. Hal ini dinilai dapat memangkas waktu proses yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan jika harus melalui tender.
“Kalau tender bisa makan waktu berbulan-bulan. Jadi kita dorong yang PL saja, tapi tetap harus ada bukti kemampuan kerja dari perusahaan,” paparnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa faktor cuaca, terutama intensitas hujan yang meningkat, dapat memengaruhi kualitas pembangunan, mulai dari jalan hingga fasilitas fisik lainnya.
“Kami akan awasi betul. Jangan sampai alasan hujan dijadikan pembenaran untuk hasil yang buruk,” tuturnya.
Ardiansyah menegaskan bahwa dua bulan tersisa bukanlah waktu untuk bersantai, melainkan momentum penting untuk menunjukkan akuntabilitas pembangunan daerah.
“Kami tidak mau proyek hanya selesai di atas kertas. Harus selesai di lapangan, dan rakyat bisa merasakan hasilnya,” pungkasnya.(TS/ADV)
