Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya memperkuat ekonomi lokal dengan memperluas akses permodalan bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggandeng sejumlah Bank Pembangunan Rakyat (BPR) untuk menciptakan skema pembiayaan mikro yang lebih mudah dijangkau dan produktif. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menjelaskan bahwa mekanisme teknis pinjaman akan dibahas secara matang agar modal usaha dapat diakses tanpa membebani masyarakat. “Kita akan bahas mekanisme teknis agar pinjaman lebih mudah dijangkau tanpa membebani rakyat,” ujarnya saat diwawancarai. Ia menegaskan bahwa sektor UMKM memiliki peran sangat penting karena memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga, terutama masyarakat yang bergerak di usaha kecil dan menengah.
Pemkab Kutim juga menekankan peran lembaga keuangan daerah bukan sekadar sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu pelaku usaha dalam mengelola modal secara efektif dan berkelanjutan. Dengan pendampingan ini, diharapkan UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan usaha, serta menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih mandiri.
Melalui skema pinjaman mikro produktif yang inklusif, pemerintah berharap tercipta ekosistem usaha kecil yang kuat di seluruh desa di Kutim. Program ini juga dimaksudkan untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal sehingga perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada pihak luar, tetapi tumbuh dari potensi masyarakat sendiri. Dengan dukungan permodalan dan pendampingan yang tepat, UMKM di Kutim diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. ADV
