Kutai Timur – Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tidak terlepas dari peran besar Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bekerja langsung bersama masyarakat. Saat ini, terdapat 528 tim TPK yang tersebar di 139 desa dan dua kelurahan, semuanya berada di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menekankan bahwa TPK menjadi elemen paling penting dalam pendataan dan pemantauan keluarga berisiko stunting.
“TPK ini adalah mata dan telinga kami di lapangan. Mereka tahu siapa yang butuh jamban, air bersih, dan layanan kesehatan,” ujarnya.
Anggota TPK berasal dari unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kader desa, hingga Tim Penggerak PKK. Mereka bertugas menginput data melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting (SIGELC) yang menjadi dasar pelaksanaan intervensi lintas sektor.
Meski beberapa wilayah masih menghadapi kendala seperti minimnya tenaga pendamping dan gangguan jaringan internet, TPK tetap menjalankan edukasi gizi, kunjungan rumah, serta pelaporan rutin tanpa henti.
“Junaidi mengatakan bahwa meskipun terkadang satu orang anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus menangani banyak tanggung jawab sekaligus, semangat dan dedikasi mereka tetap luar biasa dan patut diapresiasi.”
DPPKB Kutim berkomitmen memperkuat kemampuan TPK melalui berbagai pelatihan teknis agar data yang dikumpulkan semakin valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang mereka hasilkan menentukan arah kebijakan kami. Maka kualitasnya harus dijaga,” tegasnya.
Bagi Kutim, TPK bukan hanya kelompok pendamping, melainkan pilar utama yang menggerakkan program Cap Jempol Stop Stunting hingga ke tingkat akar rumput.ADV
