Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui berbagai program yang berfokus pada kemudahan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah yang dianggap paling efektif adalah menghadirkan fasilitas pinjaman lunak tanpa agunan, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha produktif tanpa terbebani persyaratan yang sulit dipenuhi.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menilai bahwa modal kecil sering kali menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM untuk memperluas usaha dan meningkatkan keuntungan. Ia mencontohkan bahwa pinjaman yang terlalu kecil tidak cukup memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang. “Kalau cuma bisa pinjam Rp5 juta, untungnya hanya sekitar Rp1,5 juta per bulan. Mana cukup? Karena itu kita dorong agar bisa mencapai Rp15 juta,” ujarnya dalam wawancara.
Melalui kerja sama antara Pemkab Kutim dan sejumlah lembaga keuangan lokal, termasuk Bank Pembangunan Rakyat (BPR), pemerintah daerah sedang mengembangkan skema kredit yang lebih inklusif, mudah diakses, serta ramah bagi pengusaha kecil. Skema ini dirancang untuk memastikan pelaku UMKM memiliki modal yang cukup bukan hanya untuk mempertahankan usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, serta membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Kebijakan tersebut diharapkan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal Kutim. Dengan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan usaha kecil, Pemkab Kutim meyakini bahwa perekonomian daerah dapat tumbuh lebih mandiri, stabil, dan berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha yang kuat serta memberikan ruang bagi UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. (ADV/TS)
