Kutai Timur – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Aidil Fitri, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah kontraktor yang dinilai tidak profesional dan tidak memiliki kemampuan modal saat mengerjakan proyek infrastruktur di daerah.
Dalam penjelasannya, Aidil mengungkapkan bahwa beberapa kontraktor sebelumnya hanya datang dengan modal minim dan meninggalkan masalah serius di lapangan.
“Kontraktor yang masuk harus benar-benar siap secara finansial. Kalau perlu, dilakukan pemeriksaan rekening koran beberapa bulan untuk memastikan kemampuan modal,” tegas Aidil kepada awak media.
Ia mencontohkan kasus di salah satu pekerjaan infrastruktur di Kecamatan Kongbeng, di mana kontraktor meninggalkan utang hingga Rp1,7 miliar.
“Enggak sedikit yang bermasalah. Ada 1,7 miliar utang kontraktor yang masih ketinggalan, enggak dibayar,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) teknis harus lebih ketat dalam proses seleksi.
Menurutnya, kontraktor yang hanya mengejar proyek tanpa modal justru memperlambat pembangunan dan merugikan masyarakat.
Ia juga menyoroti proyek Jalan Baturdi yang meski tidak meninggalkan utang, namun tidak selesai karena keterbatasan biaya kontraktor.
“Itu tadi karena keterbatasan modal untuk menyelesaikannya,” tuturnya.
Ke depan, dirinya mendesak agar verifikasi kemampuan keuangan kontraktor menjadi syarat mutlak.
Ia ingin Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) benar-benar memastikan hanya perusahaan yang kuat secara modal dan rekam jejak yang boleh masuk MYC.
“Kita minta PO benar-benar mengevaluasi kontraktor yang qualified,” katanya.
Dirinya menilai pembangunan tidak boleh lagi dikorbankan oleh kontraktor yang kurang akan pengalaman dan lemah modal yang hanya menimbulkan kerugian.
“Kalau enggak punya duit enggak usah jadi kontraktor,” tegasnya.
Dengan tegasnya sikap ini, pria kelahiran 1977 itu berharap pemerintah tidak mengulang kesalahan masa lalu.
“Mendingan orang sana aja yang lebih banyak duitnya,” pungkasnya. (TS/ADV)
