Kutai Timur – Pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan kesejahteraan sangat berelevansi dengan pembangunan. Di mana, kemudahan pelayanan publik hingga pemerataan akses jalan, misalnya, mampu melancarkan sendi aktivitas masyarakat.
Namun, keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan strategi komunikasi dan lobi yang kuat.
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmi menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah terus berupaya membuka mata pemerintah pusat agar memahami kondisi riil di daerah, terutama terkait kebutuhan infrastruktur yang mendesak.
“Terkait itu sekarang masih kita upayakan untuk bagaimana bisa melobi membuka mata pemerintah pusat melihat seperti apa kondisi di daerah ini,” ujar Jimmi.
Ia menilai bahwa kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sepenuhnya relevan dengan situasi dan kebutuhan daerah seperti Kutai Timur.
“Kan kita perlu banyak pembangunan infrastruktur tentu tidak relevan kalau misalnya ada peraturan menteri keuangan nomor 56 tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi di baris terakhir itu adalah infrastruktur dan itu tidak relevan untuk daerah Kabupaten Kutai Timur khususnya,” jelasnya.
Jimmy menegaskan bahwa Kutai Timur masih membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan fasilitas publik lainnya yang menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan pembangunan di daerah-daerah yang masih berkembang, seperti Kutai Timur agar pemerataan pembangunan nasional dapat benar-benar terwujud. (SH/ADV)
