Kutai Timur – Di tengah upaya pengetatan anggaran yang dilakukan menjelang tahun fiskal 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali meninjau sejumlah pos belanja yang dianggap masih bisa dioptimalkan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah perjalanan dinas, sebuah kegiatan yang selama ini melekat pada proses koordinasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Namun dalam situasi APBD yang perlu dihemat, belanja perjalanan dinas kini diarahkan untuk lebih selektif dan tidak dilakukan berulang kali tanpa urgensi yang jelas.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, menyampaikan bahwa perjalanan dinas tetap dibutuhkan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan. Namun demikian, jumlah dan frekuensi kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar penting.
“Fokusnya diarahkan pada hal-hal yang penting dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya pada Jumat (31/10/2025).
Sayid memberi gambaran bahwa perjalanan dinas yang biasanya dilakukan tiga hingga empat kali dalam satu periode dapat diringkas menjadi satu atau dua kali saja. Menurutnya, langkah ini tidak akan mengurangi efektivitas kerja apabila setiap perjalanan memiliki tujuan yang jelas, hasil yang terukur, dan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan total. Kegiatan ini masih memiliki peran strategis, terutama dalam hal koordinasi lintas daerah, konsultasi kebijakan, serta pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek yang memerlukan pengecekan lapangan. Tanpa perjalanan dinas, kata Sayid, proses koordinasi dapat terhambat dan kualitas evaluasi proyek bisa menurun.
Dalam pandangannya, penyesuaian perjalanan dinas justru membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi sektor-sektor prioritas, seperti peningkatan pelayanan dasar, edukasi masyarakat, hingga penguatan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga Kutai Timur.
Ia berharap lembaga eksekutif dapat melakukan penjadwalan dan perencanaan perjalanan dinas secara lebih cermat agar penggunaan anggaran menjadi efisien, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Sayid menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa efisiensi tidak semata soal pemangkasan, tetapi bagaimana membuat setiap rupiah yang dibelanjakan menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan langkah yang terukur, Kutai Timur diharapkan mampu menjaga produktivitas pemerintahan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. (SH/ADV)
