Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) saat ini tengah menghadapi situasi yang juga dialami banyak pemerintah daerah di Indonesia, yakni tekanan keterbatasan anggaran di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan. Kondisi ini menempatkan Kutim pada posisi yang mengharuskan pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan.
Isu efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Pemerintah Pusat menjadi sinyal keras bahwa setiap daerah harus melakukan penyesuaian. Kutim pun tidak kecuali, sehingga seluruh program harus ditimbang ulang berdasarkan urgensi dan manfaatnya.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Aldryansyah, tidak menampik bahwa pemangkasan anggaran tahun ini berdampak nyata pada beberapa proyek fisik yang sudah direncanakan. Ia mengatakan bahwa sejumlah pembangunan jalan serta fasilitas umum tertunda karena adanya kebutuhan akan efisiensi.
“Memang ada beberapa rencana infrastruktur yang tertunda akibat efisiensi. Tapi itu bukan berarti program berhenti total. Pemerintah harus cerdas mencari cara agar kegiatan tetap berjalan,” ujar Aldryansyah.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi bukan sekadar mengurangi pengeluaran, melainkan menjadi ujian bagi integritas, kreativitas, dan kemampuan daerah dalam menyiasati keadaan. Menurutnya, tekanan seperti ini justru bisa memunculkan terobosan baru yang lebih efektif.
“Pemangkasan anggaran jangan dijadikan alasan untuk mandek. Terkadang, situasi sulit membuka peluang munculnya strategi yang lebih baik,” jelasnya.
Langkah konkretnya, Aldryansyah mendorong agar pemerintah memaksimalkan aset daerah yang sudah tersedia dan memprioritaskan pembangunan yang benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya mendahulukan kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan perbaikan jalan desa.
“Utamakan yang paling mendesak. Jangan mengejar proyek untuk pencitraan, tetapi fokuslah pada kebutuhan nyata warga negara,” tegas politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Lebih jauh lagi, ia menilai bahwa transparansi menjadi kunci dalam menghadapi situasi anggaran ketat. Eksekutif DPRD dan pemerintah, kata Aldryansyah, harus terbuka dalam menjelaskan alasan setiap perubahan rencana kerja agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya.
“Kalau masyarakat diberi penjelasan yang jujur, mereka pasti lebih menerima dan kepercayaan masyarakat bisa terjaga,” ujarnya.
Pada akhirnya, efisiensi bukan semata-mata soal memangkas anggaran, melainkan soal keberanian menentukan prioritas yang benar-benar penting bagi kesejahteraan masyarakat. (TS/ADV)
