Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Ist)
Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono mengkritik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim dalam rendahnya serapan anggaran yang baru mencapai di bawah 60 persen.
Sehingga dalam hal ini dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kaltim.
Sapto menilai bahwa Disperindagkop Kaltim kurang maksimal dalam melaksanakan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM, mulai dari pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran.
Ia menyarankan agar Disperindagkop Kaltim melakukan verifikasi data UMKM yang ada di Kaltim, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
“Data UMKM harus sinkron dengan data Dinas Sosial dan BPS. Jangan sampai ada usaha yang tidak ada atau tidak aktif, tapi mendapatkan bantuan. Itu harus dicek dan diverifikasi,” ujarnya di Samarinda, Jumat (3/11/2023).
Sapto juga menanyakan rencana kerja Disperindagkop Kaltim untuk tahun 2024, yang belum disampaikan secara lengkap.
Ia mengetahui bahwa salah satu program yang akan dilaksanakan adalah pembangunan food station dan digitalisasi UMKM di seluruh Kaltim.
“Namun, itu saja tidak cukup. Harus ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk UMKM, mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran. Misalnya, bagaimana memanfaatkan bahan baku lokan yang melimpah di Kaltim untuk dijadikan produk kemasan yang modern dan berkualitas,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu berharap Disperindagkop Kaltim bisa menjelaskan kendala yang dihadapi dalam menyerap anggaran UMKM. Ia menduga ada masalah di sisi sumber daya manusia (SDM) atau lainnya.
“Masalahnya di mana, SDM atau apa? Ini harus dicari masalahnya,” katanya.
Sapto mengatakan bahwa pelatihan itu penting, apalagi para UMKM yang bisa bertahan lama mengalami resesi selama pandemi COVID-19.
“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM mandek dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” tutup Sapto. (ADV/DPRD Kaltim)
