Kutai Timur – Tahun 2026 diprediksi menjadi fase penting bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Untuk pertama kalinya, lembaga tersebut menerima mandat untuk mengelola anggaran mandatori pendidikan—peran baru yang menandai perluasan fungsi DPPKB dalam pembangunan manusia berbasis keluarga.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menyebutkan bahwa penugasan ini adalah bentuk kepercayaan besar dari pemerintah daerah.
“Belum pernah terjadi sebelumnya DPPKB dititipi anggaran pendidikan. Ini sejarah baru bagi kami,” ujarnya.
Pengelolaan anggaran tersebut akan terhubung erat dengan program Cap Jempol Stop Stunting, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) seperti Sekolah Siaga Kependudukan dan Sekolah Lansia. Tak hanya itu, dana mandatori pendidikan juga akan mendukung program pelatihan parenting, pembinaan keluarga muda, serta edukasi bagi remaja terkait perencanaan masa depan.
Junaidi menegaskan bahwa pendidikan keluarga merupakan fondasi dari berbagai upaya pencegahan persoalan sosial.
“Pendidikan keluarga itu pondasi utama. Kalau pendidikannya kuat, maka risiko stunting, kekerasan, dan disfungsi keluarga bisa ditekan,” jelasnya.
Untuk pelaksanaannya, DPPKB akan menggandeng Dinas Pendidikan, lembaga kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di sejumlah kecamatan. Model kolaboratif ini diharapkan menjadi pendekatan baru dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berbasis keluarga.
“Kami ingin membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar urusan sekolah, tapi dimulai dari yang terdekat yaitu keluarga,” tegas Junaidi.
Transformasi ini menandai pergeseran peran DPPKB Kutim—dari lembaga yang hanya mengurusi isu kependudukan, menjadi aktor penting dalam membentuk generasi Kutai Timur yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya.ADV
