Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah mempercepat penyusunan Masterplan Telekomunikasi sebagai dasar perencanaan penguatan infrastruktur jaringan di seluruh wilayah.
Dokumen ini akan menjadi acuan pembangunan konektivitas digital yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
Penyusunan masterplan dilakukan untuk memastikan program perluasan jaringan internet berjalan tepat sasaran. Melalui pemetaan yang komprehensif, pemerintah daerah dapat mengetahui wilayah prioritas, ketersediaan dukungan infrastruktur dasar, serta kebutuhan pembangunan jaringan lanjutan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Ronny Bonar Hamonangan Siburian menyampaikan hal tersebut di Kutai Timur.
“Masterplan Telekomunikasi ini bertujuan untuk mengetahui wilayah yang masih termasuk blank spot, memetakan infrastruktur yang sudah tersedia, serta mengidentifikasi kekurangan yang masih harus dipenuhi,” sebutnya.
Ia menjelaskan bahwa pemetaan ini menjadi dasar penting agar perencanaan pembangunan jaringan dapat dilakukan secara terukur.
Dengan mengetahui kondisi di lapangan, pemerintah daerah dapat menentukan strategi yang sesuai untuk wilayah dengan keterbatasan infrastruktur maupun daerah yang sudah dapat langsung diperkuat dari sisi layanan.
Ronny menegaskan bahwa penyusunan masterplan bukan hanya untuk dokumentasi teknis, tetapi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan digitalisasi daerah.
“Masterplan ini nantinya menjadi dasar penyusunan program, termasuk penentuan skema penganggaran dan prioritas pembangunan jaringan di wilayah pelayanan dasar,” katanya.
Keberadaan dokumen ini juga akan mendukung sinkronisasi pembangunan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kementerian terkait.
Dengan demikian, penguatan infrastruktur digital dapat berjalan berkelanjutan dan tidak tumpang tindih dengan program lain yang sedang berjalan.
Diskominfo berharap penyusunan masterplan ini dapat mempercepat pemerataan akses internet di seluruh wilayah Kutai Timur sehingga masyarakat dapat merasakan layanan publik yang lebih responsif, efisien, dan mudah dijangkau. (SH/ADV)
