Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan kesiapannya untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendengarkan persoalan penurunan nilai bagi hasil dari sektor pertambangan batu bara yang dinilai tidak wajar. Upaya ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab politik DPRD dalam menghadapi kondisi fiskal daerah yang terus mengalami pelemahan dari tahun ke tahun.
Anggota Komisi D DPRD Kutim, Ramadhani, menegaskan bahwa pembentukan Pansus menjadi opsi realistis apabila proses dialog, klarifikasi, dan koordinasi dengan perusahaan tambang maupun pemerintah pusat tidak memberikan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa kutim memperoleh haknya secara adil.
“Kalau memang data dan penjelasan tidak sinkron, kita akan membentuk Pansus, DPRD tidak bisa diam saja,” tegas Ramadhani di hadapan media awak.
Ia menyoroti bahwa penurunan nilai bagi hasil justru terjadi ketika angka produksi batu bara di lapangan menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar dan perlunya pencarian melalui data yang lengkap dan terbuka.
“Produksi tidak turun, bahkan naik. Tapi kenapa bagi hasil malah berkurang? Ini yang harus kita selidiki dengan data konkret,” ujarnya.
Ramadhani mengungkapkan bahwa DPRD telah bekerja sama dengan Badan Anggaran (Banggar) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim untuk memperkuat dasar analisis, termasuk menelusuri struktur harga, tren produksi, dan faktor lain yang mempengaruhi besaran hasil.
“Data yang lengkap jadi kunci. Kami bukan ingin mencari kesalahan, tapi mencari keadilan untuk Kutim,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa pembentukan Pansus bukan semata-mata mata langkah politik, melainkan bentuk nyata perjuangan demi hak masyarakat Kutim sebagai daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami harus menunjukkan Kutim punya suara. Jangan sampai daerah penghasil hanya paling sedikit menerima manfaat,” tutupnya. (TS/ADV)
