Kutai Timur — Upaya menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berjalan. Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah memastikan pihaknya mengawal langsung proses pemerataan listrik desa yang kini tengah dikebut di sejumlah kecamatan, termasuk wilayah pesisir Kecamatan Sangkulirang.
Ardiansyah menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah yang mendapat perhatian serius dari DPRD.
“Untuk tahun ini sudah mulai kerja, sudah pemasangan tiang di lapangan,” ujar Ardiansyah saat diwawancarai.
Ia menyebut, ada enam desa di Kecamatan Sangkulirang yang menjadi sasaran program tersebut, yakni Desa Mandu Dalam, Mandu Pantai Sejahtera, Pelawan, Peridan, Saka, dan Tepian Terap. Pekerjaan itu, katanya, merupakan bagian dari target 13 desa yang dikejar penyelesaiannya dalam waktu tiga bulan.
Menurutnya, percepatan pemerataan listrik ini tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang pemerataan akses dan rasa keadilan bagi warga yang selama bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tapi bagian dari komitmen untuk memastikan setiap warga memiliki hak yang sama atas energi,” tegasnya.
Ardiansyah menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DKPK) untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan.
Ia menilai, keterlibatan semua pihak penting agar hasil pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga berfungsi maksimal di masyarakat.
“Kami ingin pembangunan ini nyata, bukan hanya laporan di atas kertas,” tegasnya.
Sebelumnya, beberapa desa di wilayah Sandaran seperti Manubar Dalam dan Manubar Pantai sudah lebih dulu menikmati listrik 24 jam setelah diresmikan Bupati Kutim beberapa bulan yang lalu.
Pencapaian itu disebutnya sebagai bukti bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda), legislatif, dan PLN dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
“Kami harap enam desa ini segera menyusul. Tahun depan mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Target kita jelas, di 2026 tidak ada lagi desa yang gelap gulita di Kutim,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan tidak ada penyimpangan di lapangan.
“Kami di DPRD bukan hanya menyetujui anggaran, tapi juga memastikan pelaksanaannya benar-benar berpihak kepada rakyat,” tuturnya.
Pria kelahiran 1972 itu optimistis, dengan dukungan semua pihak, Kutim akan menuju pemerataan pembangunan yang sesungguhnya.
“Pemerataan listrik ini bukan sekadar memasang tiang dan kabel, tapi tentang menyalakan harapan baru bagi masyarakat desa,” pungkasnya. (TS/ADV)
