Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyoroti keterbatasan akses daerah terhadap data produksi dan nilai sumber daya alam (SDA) yang berada di wilayahnya.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam merencanakan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar yang membutuhkan pendanaan besar dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy dalam pembahasan mengenai pendapatan daerah, transparansi profit sharing, dan penataan tata kelola SDA yang lebih berpihak kepada daerah penghasil.
“Selama ini data SDA berasal dari Kementerian ESDM melalui Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten belum memiliki akses penuh,” ujarnya pada Kamis (6/11/2025).
Ia menilai bahwa situasi tersebut tidak selaras dengan kenyataan lapangan, di mana dampak lingkungan, sosial, dan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan justru ditanggung daerah.
“Ini cukup ironis, karena sumber daya berada di daerah, tetapi pengelolaan dan kendali anggarannya berada di level provinsi dan pusat, sementara infrastruktur daerah seperti jalan rusak berat,” tandas Jimmy.
DPRD menilai bahwa akses terhadap data produksi SDA menjadi kunci utama untuk memastikan pembagian keuntungan dan Dana Bagi Hasil (DBH) berjalan adil dan sesuai kontribusi daerah penghasil.
Tanpa data yang jelas dan terbuka, daerah akan terus berada dalam posisi bergantung pada pelaporan pihak lain.
Selain itu, transparansi data disebut penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, termasuk perbaikan jalan, penyediaan layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal yang tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif.
DPRD Kutai Timur menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta mendorong pembahasan formal melalui mekanisme kelembagaan seperti Panitia Khusus (Pansus) untuk memperjuangkan hak fiskal daerah secara lebih terstruktur. (SH/ADV)
