Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tengah berupaya memperkuat kontribusi pajak daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.
Pajak daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Banyak dari kebermanfaatan pajak telah terealisasi di beberapa hal, termasuk pembangunan jalan, seragam gratis bagi siswa Kutai Timur, sampai gaji para tenaga pendidik.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi dalam Gebyar dan Reward Pajak, sebuah kegiatan pemberian apresiasi kepada para wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib.
Politisi PKS itu menilai bahwa pemberian penghargaan merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam pembangunan daerah.
“Kita pernah menyampaikan bahwa dengan adanya Gebyar dan Reward Pajak ini, mereka yang telah menunaikan kewajibannya tentu harus diberikan apresiasi,” ujar Kutai Timur pada Kamis (6/11/2025).
Ia menegaskan bahwa bentuk apresiasi tersebut tidak harus bersifat mewah, namun memiliki makna penghormatan kepada kontribusi masyarakat dan pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya dengan baik.
“Apresiasinya sebenarnya sederhana, karena wajib pajak itu adalah urat nadi dan jantung dari pembangunan ekonomi kita,” tandasnya.
Jimmi juga berharap agar pemberian penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi munculnya wajib pajak baru yang terdaftar dan berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.
Semakin banyak wajib pajak yang terlibat, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai program prioritas daerah.
“Kita berharap semakin banyak wajib pajak baru yang muncul, yang nantinya dapat menambah pendapatan asli daerah,” lanjutnya.
Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat akan terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan pajak berjalan transparan, terukur, dan memberikan manfaat nyata kepada seluruh warga Kutai Timur.
Pemkab dan DPRD menegaskan bahwa pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan.
(SH/ADV)
