Kutai Timur – Menurunnya kapasitas fiskal Kabupaten Kutai Timur menjadi sebuah peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah dan memperkuat strategi pengelolaan keuangan. Ketergantungan penuh pada kebijakan fiskal pusat dianggap tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di tingkat daerah, terlebih ketika tuntutan layanan publik terus meningkat.
Dalam kondisi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, DPRD Kutai Timur menegaskan perlunya langkah yang lebih agresif dan terukur dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini perlu dilakukan agar roda pembangunan tetap bergerak tanpa harus mengandalkan transfer dana pusat secara berlebihan.
Potensi daerah, menurut DPRD, masih bisa dimaksimalkan jika disertai regulasi yang tepat dan keberanian pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki kontribusi ekonomi besar. Langkah ini dinilai mendesak melihat tingginya kebutuhan daerah untuk terus bertumbuh dan berkembang.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai proyek-proyek yang akan berjalan pada tahun mendatang masih terus dilakukan. Hingga kini, proses penyelarasan anggaran dan penyusunan prioritas pembangunan masih dibahas secara intens.
“Mengenai proyek-proyek tahun depan, pembahasannya masih berlangsung dan akan disesuaikan dalam waktu sebulan ke depan,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih fokus pada penggalian potensi PAD dari berbagai sektor strategis, seperti pajak daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, serta bagi hasil dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur.
“Pemerintah daerah diharapkan lebih fokus menggali potensi PAD dari sektor pajak daerah, PBB, kendaraan bermotor, dan bagi hasil perusahaan agar keuangan daerah tetap stabil,” jelasnya.
Menurut Jimmi, peningkatan PAD bukan hanya sekadar menambah pemasukan, melainkan juga langkah penting menuju kemandirian fiskal. Dengan tata kelola pajak yang lebih transparan, optimalisasi aset daerah, serta kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta, Kutai Timur dinilai mampu memperkuat struktur pendapatannya dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Ia menegaskan bahwa upaya memperkuat PAD merupakan fondasi utama untuk menjaga ketahanan fiskal daerah di masa mendatang sekaligus memastikan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.(SH/ADV)
