Kutai Timur – Kutai Timur memasuki babak baru yang menantang dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Penurunan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Rp4,86 triliun membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan arah pembangunan. Angka ini muncul dalam Sidang Paripurna ke-X DPRD Kutai Timur yang digelar Jumat (31/10/2025) untuk membahas Rancangan KUA-PPAS, sekaligus memberi sinyal bahwa tahun depan akan diwarnai pengetatan pada berbagai lini pengeluaran daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, menegaskan bahwa penurunan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kondisi nyata yang harus dijawab dengan strategi anggaran yang lebih fokus dan terukur.
“Pemerintah daerah perlu merampingkan kegiatan pada tahun anggaran 2026 dengan memprioritaskan kegiatan mandatori dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya tegas.
Menurut Sayid, kondisi fiskal yang menyusut harus menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi, bukan hanya menekan anggaran tanpa arah. Ia menekankan bahwa belanja daerah harus diarahkan pada sektor yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas. Prioritas utama tetap pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Ia juga menilai bahwa perangkat daerah harus mampu menahan diri dari program non-esensial agar APBD tidak tersedot pada kegiatan yang tidak memberikan manfaat signifikan. Dalam situasi seperti ini, setiap perangkat daerah dituntut memiliki sense of crisis sekaligus disiplin dalam mengusulkan program yang sesuai kemampuan fiskal Kutai Timur.
Sayid menegaskan bahwa DPRD akan memperketat pengawalan terhadap seluruh proses pembahasan anggaran. Bagi legislatif, menjaga arah penggunaan anggaran sama pentingnya dengan menghasilkan program-program strategis itu sendiri. Ia menambahkan bahwa komitmen kolektif antara pemerintah daerah dan seluruh perangkatnya adalah kunci agar stabilitas fiskal tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi nasional.
Dengan langkah yang lebih terukur, Kutai Timur diharapkan tetap mampu menjalankan pembangunan prioritas meski dengan anggaran yang lebih ramping. Bagi Sayid, tantangan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa kualitas pembangunan tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan prioritas dan keberanian mengambil keputusan yang benar. (SH/ADV)
