Kutai Timur — Pelaksanaan program pemerintah daerah tidak cukup hanya dipantau melalui laporan administratif, tetapi perlu dipastikan langsung di lapangan.
Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menegaskan pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan program yang telah direncanakan benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan.
“Pengawasan bukan hanya untuk hal-hal khusus, tetapi memang harus dilakukan dalam setiap pelaksanaan program,” kata Ardiansyah, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, pengawasan terhadap program pembangunan merupakan bagian dari tugas masing-masing lembaga pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan program yang dijalankan sesuai dengan perencanaan, sementara DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Ardiansyah menyebut pengawasan lapangan diperlukan agar kondisi sebenarnya dapat diketahui secara langsung. Dengan melihat pelaksanaan di lokasi, pemerintah maupun DPRD dapat mencocokkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan kondisi pelaksanaan program.
“Pemerintah dan DPRD sama-sama memiliki tugas untuk melakukan pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengawasan secara langsung juga dapat menjadi bagian dari upaya memastikan program yang telah mendapat dukungan anggaran memberikan hasil sesuai tujuan. Pemeriksaan di lapangan memungkinkan pihak terkait mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Menurut Ardiansyah, mekanisme tersebut penting terutama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi menjadi bagian dari proses pemerintahan.
“Yang perlu dilihat adalah apakah pelaksanaan program di lapangan benar-benar sesuai dengan yang direncanakan,” katanya.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal. Masing-masing pihak dapat menjalankan kewenangannya sesuai tugas yang dimiliki tanpa mengabaikan mekanisme yang berlaku.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program dapat terus dikawal sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran daerah tetap diarahkan untuk kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Pengawasan lapangan harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam mengawal jalannya pembangunan Kutai Timur, ” pungkasnya. (YS/ADV)
