Kutai Timur – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, kembali mengingatkan pemerintah daerah agar lebih peka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, di tengah perkembangan daerah yang terus bergerak, masyarakat kini semakin aktif menyampaikan kebutuhan dan berharap pemerintah memberikan hasil nyata, bukan sekadar rencana.
“Kita semua harus paham, masyarakat itu menunggu. Mereka ingin melihat hasil, bukan rencana saja. Ini penting untuk menjaga suasana tetap kondusif,” ujar Kidang.
Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan warga merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup, seperti infrastruktur lingkungan dan fasilitas pelayanan dasar.
“Jalan, drainase, semenisasi—itu hal yang dipakai warga setiap hari. Kalau tertunda, wajar saja mereka bertanya,” jelasnya.
Kidang menilai bahwa sejumlah keterlambatan pekerjaan belakangan ini berpotensi menimbulkan keresahan jika tidak segera ditangani. Karena itu, ia meminta pemerintah memahami dampak sosial dari setiap pekerjaan yang molor, meskipun penyebabnya sering kali hanya persoalan koordinasi teknis.
“Kalau terlalu lama dibiarkan, warga bisa berpikir pemerintah tidak bekerja. Padahal banyak masalah hanya soal koordinasi teknis,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Dengan komunikasi yang jelas, DPRD dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada warganya.
“Kami ingin informasi yang jelas, agar ketika masyarakat bertanya, kami bisa menjawab dengan tenang,” tambahnya.
Pria kelahiran Bengalon itu menutup pernyataannya dengan pesan bahwa kecepatan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk penghormatan terhadap kepercayaan publik.
“Kalau kita cepat, masyarakat lebih tenang. Itu cara kita menjaga Kutim tetap harmonis,” tegasnya. (TS/ADV)
