Kutai Timur — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data keluarga berisiko stunting yang dihimpun oleh ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di berbagai desa dan kelurahan.
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh intervensi pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga infrastruktur dasar, benar-benar diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa kualitas data menjadi fondasi seluruh kebijakan penanganan stunting.
“Kami ingin memastikan bahwa yang menerima bantuan memang keluarga yang betul-betul berisiko, bukan hanya berdasarkan perkiraan,” ujarnya.
Proses koreksi data dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti kunjungan lapangan, validasi melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga Berisiko Stunting (SIGELC), serta pencocokan data dengan unsur Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Puskesmas untuk mengecek kondisi anak dan ibu hamil di wilayah lokus stunting.
Menurut Junaidi, penguatan data ini juga akan diarahkan pada metode jemput bola, sehingga perbaikan data dapat dilakukan lebih cepat dan tidak ada keluarga rentan yang terlewat.
“Kami tidak mau ada warga yang luput dari perhatian hanya karena masalah administratif,” tambahnya.
Upaya evaluasi berkala ini menjadi bukti bahwa Kutim menempatkan data sebagai pusat pengambilan keputusan. Dengan data yang akurat, intervensi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari air bersih, rumah layak huni, hingga bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
Kutim menegaskan kembali komitmennya bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada fakta dan bukti yang nyata, bukan hanya sekadar dugaan atau asumsi semata.ADV
