Kesenjangan fasilitas pendidikan di Kecamatan Sandaran membuat Anggota Komisi D DPRD Kutim, Akhmad Sulaeman, memutuskan mengalokasikan 30 persen pokok pikiran (Pokir) miliknya khusus untuk sektor pendidikan.
Menurut Sulaeman, Sandaran tertinggal dari segala aspek, termasuk akses sekolah, fasilitas belajar, hingga layanan pemerataan pendidikan.
“Saya sudah memastikan bahwa 30 persen dari Pokir saya sudah jadi pendidikan di sana,” ungkap Sulaeman kepada awak media.
Fokus tersebut diarahkan ke pembangunan fasilitas untuk SMP dan SD, meski ia mengakui tidak semua kebutuhan bisa ditutup sekaligus.
Dalam pengamatannya, ketertinggalan Sandaran bukan hanya pada infrastruktur jalan, melainkan juga pendidikan yang berkembang sangat lambat.
“Kecamatan Sandaran ini tertinggal dari segala segi termasuk pendidikan,” jelasnya.
Kondisi ini membuat anak-anak di wilayah itu jauh dari akses pendidikan yang layak, berbeda dengan kondisi di kota seperti Sangatta.
Menurutnya, upaya peningkatan pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah daerah (pemda). Pokir DPRD, menurutnya, harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak, terutama di wilayah yang tertinggal.
Ia berharap langkah ini mampu memetakan jurang ketimpangan antarwilayah di Kutim.
Dirinya juga menyebutkan bahwa hal ini menimbulkan masalah distribusi beasiswa yang menyulitkan warga Sandaran. Siswa yang mendapat bantuan sering kali harus menempuh jarak jauh untuk pencairan.
“Kalau orang mencairkan 1 juta itu kalau mereka ke Sangkulirang ya sebagian dari itu sudah habis,” ungkapnya.
Pria kelahiran 1970 itu berharap ke depan pemerintah tidak hanya memperhatikan sekolah-sekolah besar di wilayah perkotaan.
“Harapan kita kecamatan Sandaran juga bisa mengangkat masalah pendidikannya,” tutupnya. (TS/ADV)
