Kutai Timur – Program seragam gratis yang diusung Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menuai catatan kritis dari Anggota Komisi D DPRD Kutim, Akhmad Sulaeman.
Menurut Sulaeman, bantuan seragam tidak berjalan efektif karena tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah di lapangan, terutama sekolah swasta dan unit pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Ia mengungkapkan keluhan orang tua siswa yang mendapati seragam bantuan tidak cocok dengan warna maupun model yang digunakan sekolah masing-masing.
“Misalnya di sini sediakan seragam warna merah, sedangkan sekolah pakai seragam warna hijau,” ucapnya.
Alhasil, meski sudah menerima seragam baru, orang tua tetap harus membeli seragam tambahan demi memenuhi standar sekolah.
Terlebih lagi, sekolah swasta dan pesantren memiliki seragam identitas mereka yang tidak tercantum dalam skema bantuan.
Kondisi ini menyebabkan ketimpangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
“Itu yang belum terpenuhi,” tegasnya.
Dirinya juga menyoroti sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag yang belum mendapat perlakuan setara.
Ia mengaku telah mengusulkan agar pemerintah memasukkan sekolah-sekolah tersebut ke dalam program seragam gratis.
“Setelah saya usulkan ke Pak Kadis, ditanggapin bahwa 2026 akan mencoba menganggarkan itu,” tuturnya.
Menurutnya, mekanisme distribusi juga harus dibenahi agar bantuan benar-benar tepat guna, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Dirinya berharap pemerintah menyesuaikan seragam dengan kebutuhan sekolah masing-masing, bukan menyeragamkan tanpa melihat kondisi riil.
“Jangan sampai kalau dibantu juga tidak dipakai,” tekannya.
Sulaeman menegaskan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh diperlakukan setengah hati.
“Harapan kita itu disesuaikan dengan kebutuhannya,” tutupnya. (TS/ADV)
