Kutai Timur – Tahun anggaran 2026 menghadirkan tantangan baru bagi Kutai Timur. Penurunan drastis kemampuan fiskal daerah memaksa pemerintah melakukan penataan ulang pada hampir seluruh sektor belanja, termasuk belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBD.
Di tengah situasi tersebut, DPRD Kutim menegaskan bahwa setiap langkah efisiensi harus ditempuh dengan penuh kehati-hatian agar pelayanan publik tidak terpukul dan kinerja aparatur tetap terjaga.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, mengakui bahwa penyesuaian tunjangan dan komponen belanja pegawai merupakan konsekuensi logis dari kondisi fiskal yang menurun. Namun, ia menekankan bahwa keputusan tersebut harus ditempuh secara proporsional dan mempertimbangkan kemampuan riil daerah.
“Terkait tunjangan dan belanja pegawai, DPRD menilai perlu adanya penyesuaian sesuai kemampuan APBD,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Menurut Pandi, Kutai Timur bukan satu-satunya daerah yang menghadapi tekanan fiskal serupa. Gelombang efisiensi tengah dirasakan banyak pemerintah daerah di Indonesia akibat dinamika ekonomi nasional dan penurunan beberapa sumber pendapatan.
Meski demikian, ia memastikan bahwa DPRD tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan penghematan dan kualitas layanan publik yang harus diterima masyarakat.
“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kutai Timur, melainkan juga di banyak daerah lain. DPRD berkomitmen memperjuangkan solusi terbaik agar kinerja aparatur tetap optimal dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah akan diperkuat untuk mencari formulasi kebijakan yang tidak merugikan pegawai, namun tetap selaras dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Kebijakan penyesuaian harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkeadilan agar stabilitas birokrasi tetap terjaga.
Dengan langkah yang disusun secara matang, DPRD Kutai Timur berharap seluruh aparatur tetap mampu bekerja profesional dan produktif, meskipun daerah sedang menghadapi tekanan anggaran.
Ke depan, penataan belanja pegawai diharapkan menjadi bagian dari strategi besar membangun manajemen keuangan daerah yang lebih sehat, transparan, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. (SH/ADV)
