Kutai Timur – Di tengah menurunnya kemampuan fiskal tahun 2026, DPRD Kutai Timur kembali menegaskan pentingnya kedisiplinan anggaran.
Tekanan ekonomi nasional dan berkurangnya penerimaan daerah membuat setiap rupiah dalam APBD harus ditempatkan pada kegiatan yang benar-benar memberi dampak bagi warga, bukan pada agenda yang bersifat formalitas atau perjalanan dinas yang tidak mendesak.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menyampaikan bahwa upaya efisiensi tidak bisa lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan suatu keharusan agar roda pembangunan tetap bergerak tanpa membebani keuangan daerah.
“DPRD juga menegaskan perlunya penghematan dalam perjalanan dinas dan kegiatan seremonial agar penggunaan anggaran lebih efektif,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Pandi menekankan bahwa efisiensi bukanlah langkah yang menghambat aktivitas pemerintahan, tetapi cara untuk menata ulang skala prioritas.
Menurutnya, anggaran harus diarahkan pada sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang menghubungkan antarwilayah.
“APBD harus dioptimalkan untuk mendukung kinerja pegawai dan pembangunan daerah, bukan untuk kegiatan yang bersifat pemborosan,” tegasnya.
Selain menyoroti kegiatan seremonial, ia juga mengingatkan agar perjalanan dinas dilakukan secara selektif. Kegiatan yang sebelumnya dilakukan berkali-kali dalam sebulan, kata Pandi, perlu dipadatkan dan diarahkan pada misi yang benar-benar penting.
Penghematan ini diharapkan memberi ruang fiskal bagi program prioritas yang selama ini membutuhkan dukungan anggaran lebih besar.
DPRD Kutai Timur, lanjutnya, akan mengawal ketat proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar kebijakan efisiensi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terimplementasi di seluruh perangkat daerah.
Dengan pengawasan yang kuat dan komitmen bersama, ia yakin Kutai Timur mampu menjaga stabilitas fiskal meski berada dalam situasi penuh tekanan.
Pandi optimistis bahwa disiplin anggaran akan memperkuat pondasi pembangunan daerah. Jika penghematan dilakukan secara konsisten, Kutai Timur dapat bergerak lebih cepat menuju pembangunan yang tidak hanya stabil, tetapi juga berpihak pada kepentingan publik.
Ia mengajak seluruh pihak untuk melihat efisiensi bukan sebagai pemangkasan semata, melainkan sebagai jalan menuju penggunaan anggaran yang lebih adil, terukur, dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. (SH/ADV)
