Samarinda — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi kembali dibuktikan melalui penyaluran dana sebesar Rp 44,1536 miliar untuk mendukung program Pendidikan Gratis Kalimantan Timur (Gratispol). Dana ini diberikan kepada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah tersebut dengan tujuan utama meringankan beban biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Gubernur Kaltim menyatakan bahwa program Gratispol bukan sekadar bantuan keuangan, melainkan investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing. Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan mahasiswa.
“Program ini adalah investasi strategis bagi masa depan Kaltim. Setiap rupiah yang disalurkan harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Gubernur di Samarinda, Rabu (12/11/2025).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengungkapkan bahwa proses pencairan berlangsung cepat dan efisien. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan pada hari yang sama dengan pengajuan, yakni 12 November 2025, menunjukkan komitmen Pemprov terhadap percepatan realisasi anggaran pendidikan.
Dari total alokasi tersebut, Universitas Mulawarman (Unmul) menerima porsi terbesar, disusul oleh Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI), Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda, Politeknik Negeri Balikpapan, dan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.
Sementara itu, perguruan tinggi swasta (PTS) di Kaltim masih menunggu pencairan setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi. Pemerintah berharap proses ini segera rampung agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa.
Dengan adanya pencairan dana ini, ribuan mahasiswa di berbagai kampus penerima diharapkan segera merasakan keringanan biaya kuliah, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas di seluruh wilayah provinsi.
